Skip to main content
Adam Malik (foto/Ist)
Adam Malik (foto/Ist)

Ketua APDESU Soroti Rencana Pembangunan di Pulau Pandang

BatuBara-Tuntasonline.com - Ketua Pemuda Desa Bersatu (APDESU) Adam Malik, S.sos menyoroti langkah Pemkab Batu Bara yang akan berencana membangun Proyek Senilai Rp. 7,7 M yang berlokasi di Pulau Pandang.

Menurut Adam, berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, proyek tersebut bertentangan. Bahkan tidak terlalu urgensi untuk kepentingan masyarakat terkhusus Nelayan. Ia juga menilai terkesan di paksakan.

"Di dalam UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan sudah jelas diatur dimana penyelenggaraan kelautan di NKRI meliputi wilayah laut, pembangunan kelautan, pengelolaan kelautan, pengembangan kelautan serta pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut merupakan kuasa pemerintah pusat," ungkap Adam Malik Alumni Fisif UMSU itu kepada Tuntasonline.com, Rabu (8/6/2022).

"Disitu sudah jelas, Pemerintah Daerah bukan soal pembangunan kelautan melainkan letak kuasa pada pengelolaan kelautan. Pembangunan itu harus dimulai dari pihak Perintahan Pusat bukan Pemerintahan Daerah," tegas Adam. 

Dilihat dari laman resmi lpse.batubarakab.go.id, ungkap Adam, Pemkab Batu Bara kembali melakukan tender  pada pekerjaan konstruksi pembangunan dermaga pulau pandang dengan nilai Rp. 7,7  Milyar yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022.

"Sampai saat ini poyek itu masih dalam tahap ulang dengan alasan, bahwa sejumlah peserta yang mendaftar pada lelang pekerjaan tersebut tidak lulus evaluasi pada penawaran, sehingga tender tersebut sampai saat ini masih dalam status masa sanggah," tegas Adam.

Adam menilai langkah dan rencana Pemkab Batu Bara untuk membangun proyek itu bagaikan menabur berjuta ton garam yang hasilnya tetap sama. 

"Masih banyak jalan yang sudah bertahun-tahun belum tersentuh pembangun seperti di Kecamatan Nibung Hangus dan Kecamatan lainnya, kenapa harus di Pulau? seharusnya Pemkab Harus lebih jelih dalam memahami kemauan masyarakat," kata Adam yang juga Aktivis Nelayan.

Lebih lanjut, Adam mengingatkan Pemkab Batu Bara untuk kembali kepada peran sebagai Kabupaten/ Kota yang tertuang didalam UU 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah. Dimana telah ditegaskan tugas dan kewenangan serta pembagian urusan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ia juga menyarankan para wartawan untuk langsung mewawancarai dengan Stakeholder terkait supaya ini tidak menjadi kekeliruan dalam bernegara.

"Agar ini menjadi jelas, coba rekan media konfirmasi ke pihak yang bersangkutan, pemerintah mana yang membangun mercusuar, tugu selamat datangnya beserta fasilitas yang ada di pulau pandang tersebut. Dan tanyakan ke Gubernur Sumut juga, agar pemkab ini jangan salah sasaran," tegasnya.

Terakhir, ia mengatakan bahwa Pemkab batubara harus menghentikan rencana proyek itu sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena dianggap keluar dari koridor undang-undang.(Zfn/TO)

 

Facebook comments

Adsense Google Auto Size