Skip to main content
3 OPD Pemkab Batubara Mangkir di RDP Komisi II : Bupati Harus Evaluasi
3 OPD Pemkab Batubara Mangkir di RDP Komisi II : Bupati Harus Evaluasi

3 OPD Pemkab Batubara Mangkir di RDP, Komisi II : Bupati Harus Evaluasi

BATUBARA-Tuntasonline.com - Komisi II DPRD Batubara menyayangkan sikap Dinas Pertanian Holtikultura dan Ketahan Pangan, Bappeda serta Dinas PUPR Kabupaten Batubara tidak menghadiri RDP (Rapat Dengar Pendapat) pada, Senin (18/1/2021).

Meski telah dilakukan jadwal yang kedua, 3 OPD ini tetap mangkir dalam undangan RDP dalam pembahasan keberlangsungan hidup masyarakat petani Batubara.

Ketua Komisi II Rohadi mengakui dirinya sangat menyayangkan 3 OPD yang mebawahi permasalahan irigasi tidak menghadiri dalam RDP untuk menampung aspirasi masyarakat petani Batubara.

Rohadi mengatakan, jadi yang dilecehkan ini adalah lembaga atau konstitusi, bukan person, berarti mereka sudah mempermalukan seluruh anggota Komisi II,  sementara petani saja sudah 2 kali hadir di RDP.

OPD yang mempunyai tupoksi serta penggaran malah tidak respon terhadap permasalahan yang dihadapi petani, sejatinya OPD merupakan perpanjang tangan Bupati dalam mewujudkan harapan petani.

Lebih lanjut, Rohadi menejelaskan, Komisi II DPRD Batubara telah mendengarkan keluhan para petani yang belakangan ini mengeluh atas gagal panen lahan pertanian mereka. 

"Inikan agenda penting, dalam membahas keluhan masyarakat, maunya pejabat yang membidangi dalam urusan pelayanan publik harus respon, sehingga tidak mengecewakan masyarakat petani yang notabene sebagai peran penting dalam menjaga lumbung surplus ketahan pangan didaerah," ungkap Rohadi.

Rohadi mengatakan, persoalan ini bukan hanya persoalan di komisi II, tapi juga persoalan semua Fraksi yang berada dikomisi II. Fraksi juga turut kecewa atas tiga kepala dinas yang tidak menjalankan tupoksinya dengan sungguh-sungguh.

Komis II meminta kepada Bupati Batubara Zahir untuk mengevaluasi kinerja tiga OPD yang tidak mampu bekerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perpanjang tangan Bupati.

"Kita meqminta Bupati untuk mengevaluasi bila perlu copot saja Pimpinan OPD yang tidak respon terhadap keluhan masyarakat, jangan sampai ulah mereka Bupati yang disalahkan oleh masyarakat,"imbuhnya.

Sementara, Kordinator Komisi II Ismar Khomri SS, Kamis (20/1/2022) menambahkan, agenda pertemuan kepada masyarakat petani sudah dua kali diagendakan untuk mendengarkan keluhan mereka dalam memperjuangkan lahan petani yang diterpa persoalan yang kompleks.

Baik dalam hal irigasi, gagal panen akibat kekeringa hingga persoalan hama atau penyakit yang menyerang tabaman perlu disikapi serius, sehingga kehadiran pemerintah nyata ketika masyarakat petani diterpa masalah atas lahan mereka. (Zfn/TO)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size