Skip to main content
Wakil Ketua KPK Sesalkan Kepala Daerah Milenial Bisa Terjerat Korupsi
Wakil Ketua KPK Sesalkan Kepala Daerah Milenial Bisa Terjerat Korupsi

Wakil Ketua KPK Sesalkan Kepala Daerah Milenial Bisa Terjerat Korupsi

Bengkulu, TuntasOnline.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyoroti para kepala daerah dari generasi milineal, atau masih berusia relatif muda, yang terjerat tindak pidana korupsi saat menjabat.

Alex menyampaikannya saat hadir dalam kuliah umum bertajuk Pembekalan Antikorupsi bagi Civitas Akademika Universitas Bengkulu (UniB), yang berlangsung secara tatap muka dan daring, di Ruang Rapat 3 Gedung Rektorat UniB, Kamis (8/4). 

Kuliah umum dihadiri Rektor, Wakil Rektor I, II, III, dan IV, Dekan dan Wakil Dekan, Ketua Senat Mahasiswa, Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (PEKARO) Fakultas Hukum, dan segenap mahasiswa Universitas Bengkulu. 

“Saat ini di era milenium telah muncul kecenderungan perilaku korupsi oleh generasi muda. Korupsi oleh generasi milenial sudah terjadi dengan melibatkan Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan anggota DPRD, yang masih berusia muda. Hal ini sangat memprihatinkan tentu saja,” ujar Alex.

Kecurangan-kecurangan yang dilakukan mahasiswa atau dosen, sambung Alex, seperti menyontek, plagiat, proposal palsu, atau penyalahgunaan dana beasiswa, merupakan bibit perilaku koruptif. 

Di satu universitas di Indonesia, kata Alex, bila ada mahasiswanya ketahuan menyontek, sang mahasiswa akan segera dipecat. Di Singapura, contoh lainnya, seorang guru yang memberikan les kepada anak didiknya dikategorikan perilaku koruptif, karena diduga ada benturan kepentingan dengan alasan bahwa soal-soal ulangan yang akan diujikan sudah disampaikan lebih dahulu saat siswa ikut les.

Jadi, tegas Alex, perguruan tinggi harus keras kepada mahasiswa dan dosennya yang menyontek atau plagiat, bila negeri ini ingin membentuk perilaku jujur dan disiplin warganya. 

“Saya berharap generasi-generasi muda yang inovatif dan bersih, yang nantinya akan memimpin daerahnya, juga negaranya,” tutur Alex berhajat. 

KPK, lanjut Alex, mendorong internalisasi 9 (sembilan) nilai antikorupsi di lingkungan kampus. Kesembilan nilai itu adalah jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, adil, berani, sederhana, dan kerja keras. 

Perguruan Tinggi, harap Alex, harus menjadi pusat gerakan intelektual pemberantasan korupsi, baik secara lokal maupun nasional. Gerakan pemberantasan korupsi ini seyogianya selaras dengan tridharma perguruan tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk antikorupsi.

Terkait pendidikan antikorupsi, gerakan dimulai sejak pelaksanaan orientasi mahasiswa, masa perkuliahan, pembekalan saat yudisium atau wisuda, sampai kampanye sosial antikorupsi. 

Terkait penelitian antikorupsi, gerakan mendorong universitas menyusun kajian, skripsi, tesis, atau disertasi mengenai isu antikorupsi, pembentukan pusat kajian antikorupsi, serta perbaikan sistem atau tata kelola kampus. 

Terkait pengabdian masyarakat, KPK mendorong dibuat program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik antikorupsi atau topik seputar layanan publik. 

Sementara itu, saat membuka acara, Rektor Universitas Bengkulu Prof. Dr. Ridwan Nurazi menyebutkan, pendidikan antikorupsi bisa dimasukkan atau diinsersi ke dalam mata kuliah-mata kuliah yang telah ada dalam kurikulum. 

“Di beberapa negara maju, pelajaran yang diutamakan itu adalah kejujuran, dan itu dilakukan sejak kecil. Di UniB, adik-adik mahasiswa diajari lewat soft skill dan life skill,” pungkas Ridwan. (Rilis KPK)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size