Skip to main content
Total 5,4 M KPK Paparkan Pemberian Suap Dilakukan Secara Bertahap
Total 5,4 M KPK Paparkan Pemberian Suap Dilakukan Secara Bertahap

Total 5,4 M, KPK Paparkan Pemberian Suap Dilakukan Secara Bertahap

Jakarta, TuntasOnline.com -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) NA sebagai tersangka atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan serta pembangunan infrastruktur di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021 dengan jumlah total Rp.5,4 miliar.

KPK menduga aliran suap itu juga turut diterima oleh Sekretaris Dinas PUPR Provinsi Sulsel, Edhy Rahmat (ER), Sementara itu, sebagai pemberi suap yakni Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto(AS)

Juru bicara KPK bagian penindakan Ali Fikry kepada wartawan melalui aplikasi WhatsApp nya Minggu (01/03) pukul 14.30.WIB, bahwa “Berdasarkan keterangan para saksi dan alat bukti yang cukup, sehingga KPK menetapkan tiga orang tersangka, sebagai penerima yakni NA dan ER dan sebagai sebagai pemberi  Yaki AS,”.

Lanjut jubir KPK memaparkan, rincian suap tersebut  antara lain, Nurdin menerima uang melalui Edy Rahmat dari Agung Sucipto pada hari Jumat 26 Februari 2021 yang merupakan sebagau fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya akan dikerjakan oleh Agung.

Selain itu, tambah Ali Fikry, Nurdin juga pada akhir 2020 lalu pernah menerima uang sejumlah Rp.200 juta. Penerimaan uang itu diduga diterima Nurdin dari kontraktor lain.

Kemudian pada pertengahan Februari 2021, NA melalui SB (ajudan NA) menerima sejumlah uang senilai  Rp 1 miliar dan pada awal Februari 2021, juga melalui SB menerima uang Rp 2,2 miliar.

IA juga menyampaikan, terkait pemberian suap tersebut, agar Agung memuluskan untuk mendapatkan proyek pekerjaan infrastruktur di Pemprov Sulsel.

"Diketahui, bahwa sejak bulan Februari 2021, telah ada komunikasi aktif antara Agung dengan Edy sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan Nurdin untuk bisa memastikan agar Agung mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya di tahun 2021,” imbuhnya.

Sebagai penerima NA dan ER disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

"Sedangkan sebagai pemberi, AS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," pungkas Plt Jubir KPK.(RT/TO)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size