Skip to main content
Putus Praktek Birokrasi Sukuisme Rohidin Satu-satunya Gubernur yang Bagi Jabatan Eselon untuk Keterwakilan 10 Kab/Kota
Putus Praktek Birokrasi Sukuisme Rohidin Satu-satunya Gubernur yang Bagi Jabatan Eselon untuk Keterwakilan 10 Kab/Kota

Putus Praktek Birokrasi Sukuisme, Rohidin Satu-satunya Gubernur yang Bagi Jabatan Eselon untuk Keterwakilan 10 Kab/Kota

Bengkulu, Tuntasonline.com - Dr H Rohidin Mersyah yang sekarang menjalani cuti sebagai Gubernur Bengkulu memiliki cara unik dalam era kepemimpinannya, hal ini terlihat dari bagaimana dirinya membangun semangat kebersamaan di birokrasi dengan membagi 46 jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau jabatan Eselon untuk Keterwakilan 10 Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu. 

Istilah Birokrasi Sukuisme memang tidak asing di Pemerintahan, yakni di mana pembagian jabatan akan di dominasi oleh orang-orang yang memiliki kekuatan lebih dan cenderung lebih dekat dengan Kepala Daerah karena memiliki latar belakang daerah asal atau suku yang sama. Misalnya seorang Kepala Daerah seperti Gubernur yang berasal dari daerah A dan jajarannya pun akan didominasi oleh orang-orang yang berasal dari daerah A juga, hal ini cenderung membentuk pola diskriminasi sehingga juga sering menurunkan kepercayaan publik terhadap sebuah pemerintahan.

46 Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama atau Eselon di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu ini meliputi jabatan Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Biro, hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau yang lebih dikenal Kepala Dinas.

Hal inipun diakui oleh Rohidin sebagai bentuk upaya dirinya menyatukan semangat kebersamaan dan rasa memiliki Bengkulu di tengah ASN jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu. Rohidin juga bernostalgia sedikit dengan cerita birokrasi sukuisme yang di mana jika Gubernur Bengkulu dijabat oleh seseorang dari daerah A, maka jabatan di akan diisi oleh orang-orang dari daerah A juga, hingga munculah istilah diskriminasi dab blok-blok dalam pemerintahan.

"Saya memang sengaja membagi jabatan untuk keterwakilan daerah karena rumah Bengkulu ini harus benar-benar ada rasa memiliki oleh kita semua, termasuk dalam pemerintahan saya bangun juga rasa memiliki seperti itu. Kalau dulu lebih identik kalau Gubernurnya dari daerah A maka pejabatnya akan didominasi oleh orang dari daerah A, sampai muncul istilah seperti blok-blok yang sering memunculkan diskriminasi," ujar Rohidin.

"Kalau dijaman saya, saya tidak mau menerapkan demikian. Ini rumah Bengkulu dan milik kita semua, mulai dari Kaur hingga Mukomuko," sambungnya.

Di sisi lain, Rohidin juga menjelaskan dampak lain dengan pembagian keterwakilan ini karena bisa membantu dirinya dalam menjangkau aspirasi dari masyarakat dari seluruh daerah Provinsi Bengkulu, dan ini diakui Rohidin sangat membantunya menentukan rencana pembangunan di setiap tahun anggarannya.

"Saya kan dari Manna Bengkulu Selatan silahkan dicek Pejabat yang menduduki jabatan di Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama itu cuma 3-4 orang. Dengan pola seperti ini saya juga bisa mendengarkan langsung aspirasi masyarakat di daerah yang berguna untuk menentukan rencana pembangunan di setiap tahun anggarannya," tuturnya.(ReTra)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size