Skip to main content
Carut Marut KPRI Mesuji
Carut Marut KPRI Mesuji

Carut Marut KPRI Mesuji, Sistem Pinjaman Dipertanyakan

Mesuji, TuntasOnline.Com - Carut marutnya pengelolaan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Sai Bumi Serasan Segawe (SBSS) Kabupaten Mesuji mulai terkuak. Bahkan beberapa PNS selaku anggota Koperasi juga mempertanyakan sistem pinjaman dana tersebut terlebih saat hendak pinjam namun dana tidak ada.

Selain itu, beberapa PNS juga mempertanyakan sistem pembayaran koperasi tersebut yang tidak melalui Rekening Koprasi tetapi malah ke rekening pribadi salah satu pengurus bahkan pembayarannya secara langsung.

“Ia, terkadang melalui rekening pribadi salah satu pengurus tersebut bahkan terkadang pembayarannya secara langsung,”cetus salah satu PNS di Lingkup Pemkab Mesuji yang enggan namanya disebutkan saat dikonfirmasi Wartawan Minggu 26/1/2020).

Takhanya itu, ia juga mengakui bahwa dirinya juga merasa heran karena dalam sistem pinjaman di koprasi KPRI SBSS terkesan dilakukan secara pribadi oleh pengurus.

“Ia, saya sering pinjam di Koprasi tetapi sistem pembayarannya itu langsung dengan salah satu karyawan yang bernama Usuf. Kalau dulu memang pembayarannya ditransper melalui rekening koprasi. Tetapi beberapa tahun ini sistemnya langsung,”jelasnya.

Takhanya itu, beberapa PNS juga merasa lega atas dibekukannya Koprasi tersebut meskipun kecewa. Karena selama beroprasi tidak pernah adanya ketransparan pengelolaan tersebut. Selain itu, pihak koprasi juga tidak pernah membagi Sisa Hasil Usaha (SHU) selama mengelola dana milik Ribuan PNS selama 10 tahun.

“Kita juga mempertanyakan kemana hasil dari koprasi selama pengelolaannya. Karena, menurut informasi bahwa dana yang dikelola koprasi SBSS ini terus bergulir. Tetapi berapa kali dan berapa keuntungannya dalam satu bulan,; hingga saat ini tidak jelas sehingga dibekukan, dan kita juga bersyukur atas dibekukannya koprasi itu;”paparnya.

Diakuinya, meskipun dana wajib Rp10.000 per 1 orang PNS, tetapi bila dikalikan sebanyak 2000 PNS di Mesuji tentunya akan mencapai Rp1 Milyar lebih selama 10 tahun, belum dihitung dari hasil pinjaman dana itu.

“Ini hanya dana wajib bila dikumpulkan seluruhnya selama 10 tahun sudah mencapai Rp1 Milyar. Sedangkan dananya dipinjamkan ke PNS. Selama 10 bulan PNS yang pinjam akan mengembalikan menjadi Rp6juta dari total pinjaman Rp5 jutan artinya setiap pinjaman keuntunganya 1 juta,”paparnya.

Namun lanjutnya, sistem pinjaman yang dikelola oleh KPRI SBSS Mesuji ini sama sekali tidak jelas. Untuk itu, kita berharap agara pihak pengelola harus segera memberikan penjelas terkait Koprasi ini. Karena ini dananya banyak. Ditambah berapa kali PNS dan berapa jumlah yang pinjam itu juga tidak jelas.

“Kita harapkan agar persoalan ini segera diusut tuntas. Selalu PNS tentunya saya sangat setuju dengan langkah Pak Sekda yang telah membekukan koprasi tersebut meskipun secara sementara,”tukasnya. Sementara pihak pengelola hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi.(HR) 

ADS1

Facebook comments

Adsense Google Auto Size