Skip to main content
Rakor Khusus Lima Menteri dan Gubernur Rohidin Pembangunan Strategis Bengkulu Dapat Dukungan Penuh
Rakor Khusus Lima Menteri dan Gubernur Rohidin Pembangunan Strategis Bengkulu Dapat Dukungan Penuh

Rakor Khusus Lima Menteri dan Gubernur Rohidin, Pembangunan Strategis Bengkulu Dapat Dukungan Penuh

Jakarta, TuntasOnline.com - Upaya Gubernur Bengkulu Dr H Rohidin Mersyah melakukan kordinasi menyeluruh ke Pusat terkait Pembangunan Strategis Provinsi Bengkulu berbuah manis, pasalnya Menteri Kooordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan memerintahkan kepada berbagai pihak terkait agar melakukan studi komprehensif untuk seluruh pembangunan infrastruktur yang diusulkan dibangun di Provinsi Bengkulu.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Bengkulu pada Rabu (14-04-2021) secara virtual. Rakor ini dihadiri oleh Menteri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesodibjo, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Ayodhia Kalake, dan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah.

“Kalau riset dilakukan dengan benar, kita akan efisien di seluruh lini,” ujar Menko Luhut dalam rakor. Selain itu, dia juga mengingtkan agar pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Pulau Enggano Provinsi Bengkulu harus terintegrasi dengan pulau induknya, yaitu Pulau Sumatera.

Menambahkan, dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Bengkulu memerlukan dukungan dari pusat karena kapasitas fiskalnya rendah, yaitu sebesar Rp3 triliun.

“Ketergantungan Provinsi Bengkulu pada pusat sangat tinggi. Dari dana tersebut, pendapatan asli daerah (PAD) hanya 30,98 persen yang timpang dengan dana transfer dari pusat sesebesar 68,99 persen,” jelasnya. Hal ini yang menurutnya menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk lebih mandiri pada masa mendatang. Caranya, dengan menggali potensi wilayah yang ada untuk meningkatkan PAD, baik dengan mengolah pasir besi, batu bara, emas, maupun yang lainnya.

Ada lima hal penting yang dibahas dalam rakor ini. Pertama, Jalan Tol Bengkulu-Curup-Lubuk Linggau. Jalan tol yang akan dibangun sepanjang 95 kilometer tersebut diharapkan menjadi penghubung bagi Tol Trans Sumatera yang terkoneksi dengan ruas Linggau-Muara Enim-Inderalaya.

Pekerjaan saat ini mencakup pembangunan Seksi I Bengkulu-Taba Penanjung sepanjang 17,6 kilometer. Seksi I ditargetkan beroperasi pada tahun 2021. Saat ini, progres fisik sudah 61 persen dan pembebasan lahan 92 persen. Kalau sudah jadi, jalan tol ini mampu memangkas waktu tempuh Bengkulu-Palembang menjadi 5,5 jam.

“Menyambung tol dengan Pelabuhan Pulau Baai akan membuka akses dan memberikan manfaat besar bagi Bengkulu,” sebut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil dalam rakor.

Pembahasan kedua yakni tentang sumber daya air (SDA) dan rekayasa pantai yang mencakup beberapa aspek penting, diantaranya Pelabuhan Perikanan (PP) Pasar Seluma, pengendalian banjir Kota Bengkulu, serta pengaman pantai. PP Pasar Seluma dengan panjang pantai 76,8 kilometer, luas laut 6,463 km3, dan produksi ikan rata-rata sebanyak 1.000 hingga 12.000 kilogram per bulan berperan penting dalam mendorong sentra perikanan Provinsi Bengkulu. Sayangnya, selama ini pelabuhan perikanan masih mengandalkan yang ada di Pulau Baai yang lahannya sangat terbatas. Oleh karena itu, diusulkan pengembangan PP Pasar Seluma yang potensi lahannya tersedia luas.

Kemudian, terkait pengendalian banjir Kota Bengkulu, Menko Luhut menyarankan untuk membangun pengendali banjir dan pengurangan sedimentasi sungai. Di sisi lain, untuk pengaman pantai dibutuhkan rekayasa pantai melalui pembangunan pengaman pantai di tujuh kabupaten/kota untuk mengendalikan abrasi pantai.

”Untuk pembangunan pengaman pantai, saya minta masyarakat setempat dilibatkan melalui program padat karya Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),” kata Menko Luhut.

Lalu, keempat adalah pembahasan mengenai pengembangan pulau-pulau kecil terluar (PPKT), yaitu Pulau Enggano yang termasuk dalam _Major Project_ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2018. Kecamatan Enggano yang memiliki jumlah penduduk sekitar 4.000 jiwa ini cukup terisolasi secara geografis yang berdampak pada tingginya angka kemiskinan. Sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), infrastruktur dasar, sumber daya air dan pantai serta pendukungnya sangat penting. “Diperlukan strategi terpadu yang mempertimbangkan kondisi alam,” usul Wakil Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesodibjo dalam kesempatan tersebut.

Menyambung usulan Wamenparekraf tersebut, Menko Luhut juga sempat menyinggung tentang pentingnya pembangunan berbagai infrastruktur pendukung pariwisata serta dukungan pemerataan akses konektifitas serta jaringan internet. Menurutnya, infrastruktur yang perlu menjadi perhatian, antara lain pembangunan Jalan Lingkar Enggano, pengembangan bandara, Pelabuhan Kahyapu, dan Pelabuhan Melakoni untuk memenuhi permintaan kunjungan wisata dengan menyediakan sarana dan frekuensi transportasi yang layak dan dukungan konektivitas, jaringan internet dari 2G menjadi 4G, serta sarana dan prasarana air baku untuk mendukung koridor pemerataan. “Pembangunan Pulau Enggano ini perlu menjadi perhatian karena secara signifikan merupakan upaya pemerataan dan sekaligus percepatan pertumbuhan ekonomi di Bengkulu,” timpalnya.

Lebih jauh, dalam rakor juga dibahas tentang pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Pulau Baai sebagai jalur logistik nasional, khususnya jalur pelayaran Sumatera. Kawasan ini digadang gadang mampu meningkatkan produk domestik regional bruto (BDRB) sebesar 0,63 persen. Selain itujuga dibahas pengembangan food estate (kawasan pertanian terpadu) dan shrimp estate (budidaya udang terpadu) yang dapat menjadi pusat sumber pangan di Bengkulu, juga Sumatera bagian Selatan.

Gubernur Rohidin mengatakan, “Food estate yang memungkinkan untuk dibangun di Bengkulu adalah yang berbasis hutan kemasyarakatan.” Nantinya, hutan dapat diolah secara langsung oleh masyarakat menjadi obat-obatan tradisional, getah damar, dan sebagainya. Pembangunan shrimp estate juga mengacu pada data tahun 2019, produksi udang mencapai 10,7 ton dan akan dilakukan peninjauan lebih lanjut untuk dikembangkan potensinya.

Terakhir, topik yang dibahas di dalam rakor tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) regional Benteng (Bengkulu Tengah)-Kobema (Kota Bengkulu, Seluma) yang akan dibangun dengan kapasitas sebanyak 750 liter per detik akan selesai tahun 2021. Gubernur Rohidin kepada para menteri yang hadir berharap bahwa dengan cakupan yang mencapai 2 kabupaten dan 1 kota, SPAM KOBEMA dapat meningkatkan pelayanan dasar masyarakat terhadap akses air bersih.

Sebelum pelaksanaan rakor ini, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Ayodhia Kalake telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Jakarta pada Senin (12-04-2021). Pertemuan ini dilakukan untuk membahas usulan pengembangan wilayah dan pembangunan infrastruktur di Provinsi Bengkulu.(ReTra/Rilis Kemenko Marves RI) 

Facebook comments

Adsense Google Auto Size