Skip to main content
Terkait SP3 SPAM Benteng KOBEMA Pemprov Bengkulu dan KemenPUPR Gelar FGD
Terkait SP3 SPAM Benteng KOBEMA Pemprov Bengkulu dan KemenPUPR Gelar FGD

Terkait SP3 SPAM Regional Benteng Kobema, Pemprov Bengkulu dan KemenPUPR Gelar FGD

Bengkulu, TuntasOnline.com - Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menggelar Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (SP3) SPAM KOBEMA, Rabu (25/11/2020).

Acara yang dilaksanakan di Hotel Cordela Inn Bengkulu ini guna melanjutkan pembahasan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Benteng Kobema (Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma). 

FGD yang dibuka langsung oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Bengkulu Hj.Yuliswani, ini membahas beberapa isu strategis yang menjadi kendala saat ini. 

Yulis menjelaskan SP3 yang dulunya disebut Perjanjian Kerja Sama (PKS) adalah tindak lanjut kesepakatan bersama yang sudah ditanda tangani. 

"Adapun maksud SP3 adalah untuk mensinergikan pelaksanaan SPAM Regional Benteng Kobema mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan fisiknya yang terintegrasi, efisien, dan efektif bagi seluruh pihak yang terlibat," ujarnya. 

Lanjut Yulis, dalam menyusun SP3 ini tentunya sudah melalui tahapan-tahapan pembahasan yang sudah dimulai sejak beberapa waktu yang lalu. 

"Dimana pasal demi pasal sudah dibahas secara rinci yang dapat dipahami oleh semua pihak. Sehingga Focus Group Discussion (FGD) hari ini tidak banyak lagi yang akan dibahas dan tinggal menyempurnakan apa saja yang belum dilengkapi dan SP3 ini dapat kita tanda tangani pada hari ini," paparnya. 

Sementara, Disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu Ir. Mulyani, SP3 antara lain bertujuan sebagai dasar penyusunan alokasi anggaran pembangunan SPAM Regional Benteng Kobema.

"Isu strategis seperti penetapan tarif air curah yang diberlakukan dan Readiness Criteria belum terpenuhi yang meliput Surat kesiapan lahan, Surat kesediaan menerima aset, AMDAL, DED ini yang menjadi poin pembahasan kita. Pada intinya, kesepakatanlah yang kita cari agar ini cepat kita realisasikan pelaksanaannya," jelas Mulyani.

Mengingat pemerintah telah berinvestasi 831 Miliar, Mulyani berharap pembangunan sarana air bersih tersebut dapat dituntaskan pada Tahun 2021. (Panji)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size