Skip to main content
Serapan APBD 2020 Hanya 36,50% Walikota Helmi Ditegur Kemendagri RI
Serapan APBD 2020 Hanya 36,50% Walikota Helmi Ditegur Kemendagri RI

Serapan APBD 2020 Hanya 36,50%, Walikota Helmi Ditegur Kemendagri RI

Kota Bengkulu, TuntasOnline.com - Walikota Bengkulu H Helmi Hasan SE mendapat teguran dari Kementerian Dalam Negeri RI (Kemendagri RI) mengenai serapan/realisasi APBD Tahun Anggaran 2020.

Baca Juga :  Nomor Urut Pilbup Mukomuko : Choirul-Rahmadi 1, Sapuan Wasri 2

Teguran ini dilayangkan Kemendagri melalui Surat dengan Nomor 700/2097/IJ dengan Sifat Penting mengenai Hal Pembinaan dan Pengawasan Atas APBD TA 2020. Dalam Surat Tersebut Kemendagri meminta Gubernur memberikan peringatan dan memerintahkan Walikota Bengkulu mempercepat penggunaan/realisasi APBD TA 2020.

Berikut poin penting Peringatan Kemendagri yang tertuang dalam surat tersebut :

Menindaklanjuti diktum KEDUA Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 yang menginstruksikan kepada seluruh Kepala 
Daerah untuk mempercepat penggunaan/realisasi APBD Tahun Anggaran 2020, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Berdasarkan data realisasi APBD yang diperoleh sampai dengan tanggal 15 September 2020, diketahui bahwa Pemerintah Kota Bengkulu tingkat persentase penyerapan anggaran daerah masih rendah, yaitu 36,50%.
2. Sehubungan dengan angka 1 di atas, bersama ini dimintakan kepada Saudara untuk memberikan peringatan kepada Wali Kota Bengkulu
dan memerintahkan agar:
a. Memacu penyerapan anggaran yang diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi, dan optimalisasi pelaksanaan penyediaan jaring pengaman sosial dengan memperhatikan tingkat risiko pandemi Covid-19 di wilayah 
masing-masing maupun wilayah sekitarnya dan senantiasa menerapkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
b. Menyampaikan hasil identifikasi permasalahan rendahnya penyerapan anggaran daerah serta langkah-langkah strategis yang telah dan/atau akan diambil.
c. Menyampaikan hasil rekapitulasi anggaran pada program dan kegiatan yang berpotensi tidak terserap dan/atau diindikasikan 
memiliki daya serap rendah guna selanjutnya dilakukan realokasi anggaran.
d. Mendorong peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
bersama dengan Perwakilan BPKP dan Aparat Penegak Hukum untuk melakukan asistensi dan pengawalan penyerapan anggaran.
e. Menyampaikan laporan realisasi anggaran bulanan paling lambat setiap tanggal 15 per bulannya melalui situs/tautan sipd.kemendagri.go.id.
3. Diminta untuk memerintahkan Inspektur Daerah Provinsi agar berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan BPKP, Kepala Kepolisian 
Daerah, dan Kepala Kejaksaan Tinggi guna membentuk Tim Asistensi Percepatan Penyerapan Anggaran yang bertugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran di kabupaten/kota.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan surat ini secara berkala setiap tanggal 15 per bulannya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
5. Untuk koordinasi lebih lanjut terkait percepatan penyerapan anggaran, dapat menghubungi Direktur Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

T

Baca Juga : Choirul-Rahmadi : Nomor Satu Semangat Sang Juara

Surat tersebut berkop resmi Kemendagri RI yang dibubuhi tandatangan Inspektur Jenderal Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MA dan cap resmi tertanggal 23 September 2020.(ReTra)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size