Skip to main content
Bupati Karo saat pimpin rapat tim gugus di ruang comand center kantor bupati Karo
Bupati Karo saat pimpin rapat tim gugus di ruang comand center kantor bupati Karo

Kawal Dan Awasi Penggunaan Anggaran Covid-19, Pemkab Karo Maksimalkan Peran APIP

KARO, TuntasOnline.com - Pemerintah Kabupaten Karo memaksimalkan peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk ikut mengawal dan mengawasi alokasi anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Karo.

Fungsi pengawasan ini dilakukan agar anggaran yang telah dialokasikan untuk penanganan Covid-19 tidak ada penyimpangan dan penyalahgunaan sehingga dapat tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Baca Juga : Polda Bengkulu Bagikan 50 Paket Beras dan 125 Makanan Siap Saji

Pengawasan ini sebagai fungsi check and balance sehingga efektifitas dan efisiensi pelaksanaannya di lapangan dapat maksimal sekaligus menutup celah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan anggaran tersebut.

Hal itu diungkapkan bupati Karo, Terkelin Brahmana, SH, MH melalui Kepala Inspektorat Kabupaten Karo Philemon Brahmana SH, Senin (22/06/2020) 

Menurut Kepala Inpektur Philemon Brahmana, Inspektorat Kabupaten Karo tidak main-main soal akuntabilitas. Pencegahan harus diutamakan. Sehingga output dan outcome dapat dimaksimalkan, sehingga tepat sasaran.

Menyinggung adanya tudingan verifikasi berkas usulan oleh OPD terkait di APIP disebut lambat, Philemon Brahmana, menampik hal itu. Tidak ada yang belum siap. Semua usulan sudah kami periksa dan sudah kami kembali kan ke OPD pengusul. Tinggal satu yang belum siap, karena baru masuk tadi pagi, yakni dari Satpol PP kabupaten Karo. “Kalau ada yang mengaku belum, itu artinya usulannya masih harus di perbaiki,” tegasnya.

Lanjut Kepala Inspektur menjelaskan, kami bekerja diranah regulasi bukan ranah kebijakan. Dalam situasi kedaruratan kesehatan seperti ini, kami juga ingin supaya verifikasi usulan cepat siap, karena ini menyangkut kesehatan dan keselamatan jiwa masyarakat. “Namun fungsi pengawasan tetap dikedepankan agar anggaran yang telah dialokasikan untuk penanganan Covid-19 tidak ada penyimpangan dan penyalahgunaan sehingga dapat tepat sasaran, transparan dan akuntabel,” kata Phiemon Brahmana.

Ditempat terpisah, mantan anggota DPRD Karo(2014 - 2019) Jidin Ginting, SH menilai subjek hukum yang mengambil kebijakan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, kecuali tanggung jawab administrasi dalam hal penggunaan dana Covid di lintas OP Kabupaten Karo.

Baca Juga : PKB Usung Paslon Faisal-Fatrol di Pilkada Rejang Lebong 2020 

Namun, subjek hukum dapat ditetapkan sebagai pelaku berdasarkan pasal 2 atau 3 UU Tipikor. “Hal itu terjadi jika ada fakta yang membuktikan subjek hukum dalam mengambil kebijakan memproleh kickback atau mengetahui dengan sadar akan ada akibat menimbulkan kerugian negara, tetapi membiarkan,” Ujarnya.

“Namun pendeteksian sejak dini atas permasalahan serta perumusan solusi nyata, akuntabilitas program penanganan dana Covid-19 dapat terjaga dan manfaatnya akan betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

 Kolaborasi dan sinergisme semua elemen sangat dibutuhkan untuk mengawal kebijakan penanganan coronavirus disease 2019 (Covid)-19, khususnya pengadaan barang dan jasa,"Tutup Jidin(RT/TO)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size