Skip to main content
Proyek TPT di Bajualan Alami Sejumlah Kerusakan
Proyek TPT di Bajualan Alami Sejumlah Kerusakan

Proyek TPT di Bajualan Alami Sejumlah Kerusakan

Madiun, TuntasOnline.com – Proyek Tanggul Penahan Tanah (TPT) yang dananya bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun 2018 – 2019 di Desa Bajualan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun mengalami sejumlah kerusakan.

Proyek yang menghabiskan dana Rp.200 juta di dua tahap dalam tahun berbeda tersebut saat ini alami banyak keretakan di 16 titik bangunan dan nyaris hancur di berbagai sisi. Besi tulangan yang berfungsi sebagai penguat bangunan tersebut pun juga nampak terlihat bermunculan di setiap sisi. 

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa Bajulan Ruslan Hariyanto  saat membenarkan bahwa bangunan tersebut memang program bersumber dari BKK pada tahun 2018. Dan di lanjutkan di tahun 2019 dengan nilai keseluruhan 200 juta rupiah.

"Kami hanya menerima dana dan sebagai pertanggung jawaban saja serta menyusun RAB dan juga menunjuk TPK. Namun untuk semua pengerjaan, kami tidak mengetahui kualitasnya. Jadi semua pengerjaan itu kami serahkan kepada tim sukses yang memberi bantuan,” jelas Ruslan 20 April 2020 lalu.

“Karena kalau bukan tim mereka (tim sukses ) yang mengerjakan proyek tersebut, maka di tahun berikutnya desa kami tidak di berikan bantuan lainnya lagi,” sambungnya.

Ia menambahkan, jika keadaan tersebut sudah di komunikasikan kepada pihak pemberi bantuan. Dan katanya akan segera di perbaiki di tahun anggaran 2020 ini.

Hal yang berbeda dikatakan oleh Anggota DPRD dapil setempat, Wahyu Hidayat. Dikatakan bahwa pemerintah desa belum atau tidak pernah melaporkan keadaan proyek itu ke pihaknya. Ia pun mengaku tidak pernah ikut campur dalam proses pengerjaan proyek tersebut.

"Mereka hanya mengada-ngada. Laporan saja tidak, kok bilang lapor? Bahkan saya mengetahui proyek tersebut hancur malah dari masyarakat sekitar,” ujar Wahyu.

Wahyu menjelaskan, anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) itu di realisasikan atas pengajuan aspirasi masyarakat kepada pemerintah daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di dapilnya masing-masing.

“Bila sesuai peruntukan maka akan di salurkan lewat rekening desa hingga teknis dan mekanismenya, desa tersebut yang bertanggung jawab dan bukan pihak lain. Karena pengerjaannya pun juga di serahkan sepenuhnya ke desa melalui TPK yang di tunjuk,” jelas Wahyu 25 April Lalu.

Sementara itu selaku TPK, Khusnul Hadianto mengungkapkan bahwa proyek tersebut belum dicek oleh pihak Inpektorat Kabupaten Madiun.(Pgh)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size