Skip to main content
DPUPR Provinsi Bengkulu Siap Normalisasi Sungai Rupat
DPUPR Provinsi Bengkulu Siap Normalisasi Sungai Rupat

DPUPR Provinsi Bengkulu Siap Normalisasi Sungai Rupat

Bengkulu, TuntasOnline.com -  Sikapi permasalahan Sungai Rupat yang dikeluhkan warga, DPRD Kota Bengkulu menggelar hearing pihak terkait Selasa pagi (05/11/19). Dalam hal ini PUPR Provinsi pun mengaku siap menganggarkan untuk normalisasi Sungai Rupat di 2020 mendatang.

Hearing berlangsung komunikatif dengan dimulai dari pemaparan segala permasalahan terkait kondisi Sungai Rupat yang sebelumnya sudah disidak oleh Anggota DPRD Kota Bengkulu beberapa waktu lalu.

Hearing ini dihadiri pihak dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), DPUPR Kota danProvinsi Bengkulu, DLHK, Forum Daerah Aliran Sungai (FORDAS), Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS) 7, Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BP DAS), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Ketua RT 01 Jalan Aren, Buyung, kembali memaparkan keberatannya dengan aktivitas pengecoran di aliran sungai tersebut.

“Penahan longsornya belum dipasang saja kami sudah kebanjiran karena sungai sudah tidak mampu menampung aliran air saat hujan. Apalagi sekarang dengan adanya pengecoran itu, bagian aliran sungai menyempit. Kami merasa resah karena kalau begini rumah kami bukan lagi akan banjir, tapi terendam. Kami disini bukan mau berdebat mempertahankan argumen, tapi kami mau minta solusi terbaik,” ungkap Buyung.

Diketahui bahwa kewenangan untuk pemecahan permasalahan Sungai Rupat ini adalah wewenang pihak Provinsi. Dalam hal ini PUPR Provinsi pun mengaku siap menganggarkan untuk normalisasi Sungai Rupat di 2020 mendatang.
 

“Nanti kita akan turun dan lihat langsung kondisinya seperti apa. Kalau memungkinkan kita akan ajukan anggaran normalisasi Sungai itu di 2020 nanti,” ujar Kasi Perencanaan SDA PUPR Provinsi, Hazni.

Selain itu, Wakil Ketua 1 DPRD Kota, Marliadi yang memimpin hearing tersebut pun meminta normalisasi sungai segera dilaksanakan. Terlepas akan ditangani PUPR Kota ataupun Provinsi, ia menuturkan pihak dewan siap mendukung.

“Kita sudah memanggil semua pihak terkait, artinya dalam waktu singkat kita minta dinormalisasi agar nanti kalau hujan tidak banjir lagi. Tadi di hearing kita ketahui bahwa itu adalah kewenangan Provinsi, Provinsi siap mengatasi, Kota juga siap mengatasi. Ya dari Provinsi ataupun Kota, siapapun yang siap mengatasi ya kita dorong. Yang penting permasalahan masyarakat bisa teratasi,” tandasnya.(Adv)

 

Facebook comments

Adsense Google Auto Size