Skip to main content
P
Suasana Rapat Paripurna DPRD Tulang Bawang Barat

MoU KUA PPAS APBDP 2019 Ditandatangani

Tulang Bawang Barat, Tuntasonline.Com - Pembahasan terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2019, yang akhirnya, pada hari ini telah sampai pada pembicaraan tahap akhir dengan ditandatanganinya MoU aantara Pemerintah dengan DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat, Senin (22/07/2019).

Bupati Umar Ahmad S,p. membacakan penyusunan anggaran berdasarkan program dan rencana kerja prioritas.

Selain itu, pengalokasian anggaran tentunya telah pula mempertimbangkan keakuratan sasaran program dan kegiatan, melalui perhitungan yang cermat, logis, dan tepat sasaran, sehingga di antara jajaran eksekutif dan legislatif tercapai kesepahaman yang diwujudkan melalui penandatanganann MoU pada hari ini.

"Penandatanganan MoU KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 ini tentunya akan segera kami tindaklanjuti dengan Rancangan APBDP Tahun Anggaran 2019  yang akan segera kami sampaikan ke hadapan Sidang Dewan Yang Terhormat dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi," ujar Bupati. 

"Selain melaksanakan penandatanganan MoU KUA PPAS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019, pada hari ini kami jajaran eksekutif juga menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020, yang memuat proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, dan juga sumber penggunaan pembiayaan, yang disertai asumsi yang mendasarinya, yaitu antara lain perkembangan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah," lanjutnya. 

Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 meliputi rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara tiap urusan  SKPD, plafon anggaran sementara program dan kegiatan, plafon anggaran sementara belanja tidak langsung, dan rencana pengeluaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2020.  

Setelah nantinya disepakati dalam bentuk Nota Kesepakatan KUA dan PPAS antara Pemerintah Daerah dan DPRD, maka Nota Kesepakatan beserta lampirannya akan menjadi dasar acuan kita dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020, di mana penyusunan tersebut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Tahun 2020 merupakan tahun ketiga dari upaya pencapaian Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017-2022.  

Umar Ahmad juga mengatakan tema Kita Pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 adalah MENGINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA UNTUK KESEJAHTERAAN HIDUP MASYARAKAT .  

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka pembangunan Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 diprioritaskan pada : 

(1) Pembangunan  infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ; 

(2) Pembangunan SDM melalui peningkatan aksesbilitas dan kualitas pelayanan dasar ;

(3) Pemberdayaan Masyarakat melalui pengembangan ekonomi rakyat dan Peningkatan Nilai Tambah Sebagai Upaya Pengurangan Kemiskinan ;

(4) Reformasi Birokrasi; 

(5) Peningkatan Investasi Melalui Kemudahan Berusaha 

"Selain upaya kita dalam pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Tulang Bawang Barat, kita juga harus dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan nasional maupun prioritas pembangunan Provinsi Lampung," ujarnya. 

"Oleh karena itu, dalam upaya kita mewujudkan peningkatan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Daerah," imbuhnya. 

Kabupaten Tulang Bawang Barat, kita perlu untuk menjaga keterpaduan dan sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah yang dilakukan melalui empat pilar strategi pembangunan  yaitu:

Peningkatan pertumbuhan ekonomi  (pro-growth

Penurunan kemiskinan (pro-poor),

Pengurangan pengangguran (pro-jobs), serta 

Pengurangan dan pencegahan kerusakan lingkungan (pro-environment). 

Penyusunan KUA-PPAS Tahun 2020 memiliki tantangan yang cukup kompleks, di satu sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mampu menjadi instrumen kebijakan yang mampu menjaga stabilitas dan konsistensi dengan kebijakan nasional baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, namun di sisi lain, alokasi Dana Transfer ke Daerah berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), maupun Dana Penyesuaian  yang  diterima  oleh Kabupaten  Tulang Bawang Barat belum signifikan dengan kebutuhan belanja pembangunan dan belanja aparatur yang harus ditanggung untuk menggerakkan roda pemerintahan dan perekonomian daerah. 

Dalam situasi yang demikian, di tengah keterbatasan potensi dana yang dimiliki, kita terus mencoba untuk memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, serta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.   

Di samping itu, program pemberdayaan yang telah dilakukan selama ini, yang berdampak signifikan terhadap pembangunan daerah akan terus ditingkatkan.  Oleh karena program tersebut telah mampu mendorong adanya partisipasi masyarakat melalui  pemanfaatan potensi dan pranata sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.  

Dengan mengacu kondisi potensi pendapatan yang diproyeksikan akan diperoleh Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka KUA-PPAS Kabupaten Tulang Bawang Barat tahun anggaran 2020 ini disusun dengan asumsi-asumsi dan realita kebutuhan belanja yang benar-benar prioritas untuk didanai.

Secara ringkas, Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020, adalah sebagai berikut,ucpnya

 Lanjut Pendapatan Tahun 2019 diproyeksikan sebesar Rp 747.351.130.408,-  (Tujuh ratus empat puluh tujuh  milyar, tiga ratus lima puluh satu juta, seratus tiga puluh ribu, empat ratus delapan rupiah), yang berasal dari :

Pendapatan  Asli Daerah, yang ditetapkan sebesar Rp. 35.069.490.825,- (Tiga puluh lima milyar, enam puluh sembilan juta, empat ratus sembilan puluh ribu, delapan ratus dua puluh lima  rupiah),

Dana Perimbangan, sebesar Rp. 502.580.181.815,- (Lima ratus dua milyar, lima ratus delapan puluh juta, seratus delapan puluh satu ribu, delapan ratus lima rupiah); 

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebesar Rp. 209.701.457.768,- (dua ratus sembilan milyar, tujuh ratus satu juta, empat ratus lima puluh tujuh ribu, tujuh ratus enam puluh delapan rupiah). 

Untuk proyeksi Dana Perimbangan tersebut di atas belum termasuk alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2020. Hal ini sesuai dengan ketentuan Permendagri 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD bahwa sebelum adanya informasi resmi mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2020, penganggaran DAK langsung ditampung dalam mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2020.

Belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp. 811.472.830.408,- (delapan ratus sebelas milyar, empat ratus tujuh puluh dua juta, delapan ratus tiga puluh ribu, empat ratus delapan rupiah), yang terdiri atas :

Belanja Langsung sebesar Rp. 393.080.126.826,- (tiga ratus sembilan puluh tiga milyar, delapan puluh juta, seratus dua puluh enam ribu, delapan rtus dua puluh enam rupiah) serta 

Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 418.392.703.582,- (empat ratus delapan belas  milyar, tiga ratus sembilan puluh dua juta, tujuh ratus tiga ribu, lima ratus delapan puluh dua rupiah).

Pembiayaan daerah terdiri atas:

penerimaan pembiayaan sebesar Rp. 91.121.700.000,- (sembilan puluh satu milyar, seratus dua puluh satu juta, tujuh ratus ribu rupiah) dan 

pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 27.000.000.000,- (dua puluh tujuh milyar rupiah).

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon  Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan ini, nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun RAPBD Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun Anggaran 2020.  

Kami berharap kita semua dapat saling bahu membahu menghadapi keterbatasan keuangan daerah dengan berbagai upaya untuk meningkatkan, menggali, dan mengembangkan sumber-sumber pendapatan daerah, seraya terus melakukan upaya pengelolaan APBD secara lebih cermat, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, tutupnya.(Her)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size