Skip to main content
Ket ft : Roy Fachraby Ginting bersama Kapoldasu dan Gubernur
Foto Bersama Roy Fachraby Ginting bersama Kapoldasu dan Gubernur

Akademisi USU Sambut Positif Maklumat Kapoldasu

KARO, TuntasOnline.Com - Akademisi USU Roy Fachraby Ginting SH M.Kn menyambut positif Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapoldasu) tentang imbauan kepada masyarakat Sumatera Utara dalam berunjuk rasa. 

Maklumat bernomor Mak/03/V/Huk.12.12/2019 tersebut terdiri dari 6 poin, yang ditandatangani langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto.

 Hal ini tentu dengan tujuan agar Sumut tetap aman dan kondusif, ujar Roy Fachraby  ketika di mintai pendapatnya di kampus Padang Bulan Medan,Jumat(10/05)

Dikatakan Roy Fachraby yang merupakan Dosen Filsafat Fakultas Kedokteran Gigi USU ini bahwa satu poin dari maklumat tersebut, menegaskan bahwa apabila unjuk rasa bertujuan untuk makar, maka terancam sanksi pidana 15 tahun atau seumur hidup dan Hal ini tentu dalam rangka dan upaya memelihara situasi Kamtibmas yang kondusif di wilayah Provinsi Sumut,Ujarnya.

"Apalagi isi maklumat tersebut menegaskan bahwa penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi Undang-Undang dan dalam pelaksanaannya harus menghormati hak azasi manusia, menjaga ketertiban umum, disampaikan dengan bahasa santun, tidak menebarkan kebencian kepada perorangan, kelompok, agama, suku, dan atau golongan" kata Roy Fachraby Ginting  yang juga staff pengajar Ilmu Etika Fakultas MIPA USU ini.

Dalam kaitan tersebut, Roy Fachraby  memandang bahwa isi maklumat yang menegaskan kepada masyarakat agar dalam menyampaikan pendapat di muka umum agar memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum, dengan memperhatikan kewajiban, larangan, dan sanksi.

Demikian juga kata Roy, Kapolda Sumut mengingatkan bahwa dalam menyampaikan pendapat di muka umum yang dapat membahayakan keselamatan orang atau petugas, maka dapat dilakukan tindakan kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.

Kapoldasu juga mengingatkan bahwa dalam menyampaikan pendapat di muka umum dilarang membawa, memiliki, menyimpan mengangkut atau menguasai senjata api, amunisi, bahan peledak, senjata tajam, senjata penusuk, atau senjata pemukul, serta peralatan lainnya yang.

 Terhadap pelaku dapat diancam melanggar UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Hal ini memang aturan hukum yang harus kita taati kata Roy Fachraby Ginting 

Pada poin ke 5 kata Roy Fachraby, Kapoldasu mengingatkan bahwa pada saat penyampaian pendapat di muka umum dilarang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dapat mengakibatkan luka, luka berat atau maut, pelaku dapat diancam melanggar Pasal 170 KUHP dengan hukuman pidana paling lama 12 tahun dan hal ini wajib di ketahui masyarakat agar tidak anarkis dalam melakukan aksi unjuk rasa dalam menyampaikan pendapat di muka umum kata Roy Fachraby Ginting. 

"Terakhir, penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah (makar), maka pelaku dapat diancam melanggar Pasal 107 KUHP dengan hukuman pidana paling lama 15 tahun atau seumur hidup," Pungkas Roy Fachraby Ginting SH M.Kn.(Rekro Trgn)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size