Skip to main content
Ka
Kabid Pemerintah Desa Kabupaten Seluma

DPMD Larang Perangkat Desa Rangkap Jabatan

Seluma, TuntasOnline.Com - Belakangan ini marak merebak isu Perangkat Desa yang banyak rangkap jabatan di Desa-Desa lain Kabupaten Seluma. Menyikapi permasalahan tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Seluma melalui Kabid Pemerintah Desa menegaskan bahwa melarang hal tersebut. 

Ditemui di Ruang Kerjanya pada Rabu (30/01/2019), Kabid Pemerintah Desa DPMD Kabupaten Seluma Arlan Aksa, S.Sos, mengakui bahwa isu rangkap itu telah sampai ke pihak DPMD, namun dirinya menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa menindaklanjuti hal tersebut karena belum ada laporan yang menunjukan buktinya. 

"Memang benar isu tersebut sudah kami dengar tapi kami tidak bisa menindak lanjuti sebab tidak ada laporan secara tertulis yang kami terima, kalau memang ada laporan tertulis yang kami terima pasti kami tindak lanjuti" ujar Arlan. 

Dikutip dari (https://risehtunong.blogspot.com/2016/01/12-larangan-bagi-perangkat-desa.html?m=1), Berikut larangan-larangan bagi Perangkat Desa sebagaimana disebut dalam Pasal 51 UU Desa No.6 tahun 2014 tentang Desa.
1. Merugikan kepentingan umum;
2. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
4. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
5. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
6. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7. Menjadi pengurus partai politik;
8. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
10. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
11. Melanggar sumpah/janji jabatan; dan
12. Meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

"Kalau memang ada perangkat desa yang rangkap jabatan itu tidak dibenarkan, apalagi isu yang sudah banyak terdengar dengan kami dari masyarakat ini seperti perangkat desa menjabat jadi pendamping lokal desa itu sangat tidak boleh sekali" imbuh Arlan. (Dy)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size