Skip to main content
Waka II DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain
Waka II DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain

Waka II DPRD Kota : Sepakat Nian Kalau di Tutup Eks Lokalisasi

Bengkulu,Tuntasonline.com - Gencarnya penutupan tempat maksiat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu,mendapat dukungan dari berbagai pihak. Wakil Ketua (Waka) II DPRD Kota Bengkulu Teuku Zulkarnain memberi tanggapan.

Untuk diketahui pada pemberitaan sebelumnya masyarakat menunggu gebrakan Walikota Bengkulu dan Wakil Walikota untuk menutup tempat Eks Lokalisasi,serta Kapolda Siap mendukung Langkah Pemda Kota Bengkulu apabila akan menutup tempat yang diduga menyediakan Pekerja Seks Komersial (PSK).

Kepada Media Ini Teuku Zulkarnaian mengatakan kalau memang mau menutup tempat Eks Lokalisasi, Kami (DPRD,red) sepakat, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dikaji antara lain Lahan disana milik pelindo jadi kewenangan pelabuhan ada di provinsi, Harus ada solusi lanjutan dan jangan sampai setelah eks lokalisasi ditutup maka malah berkeliaran dimana-mana.

"Sepakat nian klo di tutup,  tapi ada beberapa hal yg perlu di kaji.  1. Lahan di sana milik pelindo,  kewenangan pelabuhan ada di propinsi.  2. Harus ada solusi lanjutan,  jangan sampe setelah lokalisasi di tutup maka malah berkeliaran di mana2," Ujar Teuku.

Teuku menambahkan Eks Lokalisasi itu tepatnya RT 8 dan sudah alih Fungsi setahu saya tidak ada lagi tempat maksiat, kalau memang ada mungkin nantinya kedepan lebih baik dijadikan tempat buat sentra industri kecil bekerjasama dengan Pelindo.

" Iya,  RT 8 namanya.  Lebih tepat alih fungsi.  Tidak ada lagi kegiatan maksiat di sana.  Mungkin bisa di buat sentra industri kecil di sana,  bekerjasama dgn pelindo,,"Imbuhnya Teuku.

Teuku Mengatakan Lokalisasi itu dulu pernah ditutup oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu makanya sekarang itu jadi Eks Lokalisasi. Lahan tersebut milik pelindo dan berdasarkan UU dan Peraturan, kawasan Pelabuhan,Bandara adalah kewenangan Provinsi,Sebenarnya Kota Bengkulu menjadi sedikit kesulitan bila menuju kesana dikarenakan itu lahan milik Provinsi jadi yang berwenang disana ya Provinsi,Pungkasnya.

"Lokalisasi itu pernah di tutup oleh pemprop.  Sekarang jd eks lokalisasi. Lahan nya adalah lahan pelindo.  Pelabuhan.  Berdasarkan uu dan peraturan,  kawasan pelabuhan,  bandara,  adalah berada dalam kewenangan propinsi.  Inilah yg menyebabkan kota menjadi sedikit kesulitan bila menuju kesana.  Jadi harus nya propinsi dan pelindo yg lakukan tugas itu,  saat propinsi dulu pernah menutup lokalisasi, kenapa sekarang ada lagi?," Ujar Teuku.

Masih Teuku menambahkan Kami Pemerintah Kota Bengkulu masih tetao berkomitmen memberantas maksiat di Kota ini. Itu sebabnya kami berharap agar Provinsi dan Pelindo segera melakukan aksi memberantas maksiat di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi.

"Kami,  pemerintah kota bengkulu berkomitment memberantas maksiat di kota itu,  sebab itu kami berharap agar propinsi dan pelindo segera melakukan aksi memberantas maksiat di wilayah yg menjadi kewenangan mereka," tutup teuku.(Retra)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size