Skip to main content
Suasana Persidangan
Suasana Persidangan

Kuasa Hukum Dirwan Nilai Surat Dakwaan JPU Tidak Cermat

Bengkulu, TuntasOnline.Com - Bupati Bengkulu Selatan Non Aktif Dirwan Mahmud menjalani Sidang Lanjutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu pada Kamis siang (27/09). Dalam Eksepsi yang dibacakan, Kuasa Hukum Dirwan menilai Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak Cermat dalam Surat Dakwaan. 

Pada Agenda sebelumnya 3 terdakwa OTT KPK Bengkulu Selatan yaitu Bupati Non aktif Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, Istri Dirwan Hendrati dan Nursilawati selaku keponakan Dirwan terancam 20 Tahun berdasarkan dakwaan yang dibacakan oleh JPU KPK. 

Dari Eksepsi yang dibacakan Kuasa Hukum Dirwan Mahmud di Persidangan, menilai bahwa tidak cermatnya uraian yang dibacakan JPU dalam Surat dakwaannya. Hal yang kurang cermat tersebut meliputi :

1. Peran Jauhari/Jukak sebagai Tim Sukses Dirwan :

a. Tidak terincinya Masa Jauhari/Jukak menjadi Timses karena terdakwa (Dirwan Mahmud) telah dua kali mengikuti kontesasi Pilkada
b. Dakwaan yang menyebutkan Jauhari/Jukak sebagai Penyumbang biaya yang cukup Besar dalam kampanye namun Kuasa Hukum menjelaskan bahwa kehidupan Jauhari/Jukak tidak dalam kondisi berlebih dan Menilai bagaimana bisa Jauhari/Jukak bisa melakukan hal tersebut.

2.Tidak Cermatnya Penyebutan Status Hendrati sebagai Istri terdakwa karena yang diketahui sebagai Istri Terdakwa (Dirwan Mahmud) adalah Isnaini Asmiati dan Faktanya Hendrati bukan istri terdakwa secara hukum

3. Tidak Lengkapnya Unsur-unsur delik dalam peran terdakwa menerima hadiah dari Jauhari/Jukak 

4. Sesuai Peraturan Perundang-undangan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang menangani Perkara dengan Kerugian dibawah 1 M sedangkan kasus terdakwa kurang dari 1 M

5. Surat Dakwaan tidak menunjukan dan didasarkan bukti dan keterangan saksi yang menerangkan terdakwa memang layak ditetapkan sebagai terdakwa.

Dalam Eksepsi itu juga Kuasa Hukum Dirwan Mahmud menerangkan definisi dari kata Operasi Tangkap Tangan (OTT) karena pada saat kejadian Definisi OTT tidak sesuai dengan Kronolgis Penangkapan karena Terdakwa Dirwan Mahmud tidak berada di tempat (rumahnya sendiri), karena sedang berolahraga dan sebab mendapat kabar adanya tim KPK, terdakwa selaku tuan rumah pulang.

Diakhir Eksepsi itu juga Kuasa Hukum Dirwan Mahmud memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan mengadili, memutuskan serta menetapkan :
1. Menerima dan Mengabulkan Keberatan (EKSEPSI) TERDAKWA H DIRWAN, S.H.
alias H. DIRWAN MAHMUD
2. Menyatakan Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum Tidak Memenuhi Syarat-Syarat
Sebagaimana Ditentukan Oleh Pasal 143 ayat (2) Huruf b KUHAP;
3. Menyatakan Surat Dakwan sdr. Jaksa Penuntut Umum Ditolak atau Setidaknya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima
4. Menetapkan Berkas serta Surat Dakwaan dikembalikan ke Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),
5. Menyatakan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama TERDAKWA DIRWAN alias H
DIRWAN MAHMUD dalam Perkara Nomor-88/Pid.Sus-TPK2018/PN.Bgl pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri BENGKULU tidak dapat dilanjutkan
6. Menyatakan TERDAKWA atas nama H. DIRWAN, S.H. alias H. DIRWAN MAHMUD dinyatakan bebas dari Surat Dakwaan
7. Menetapkan Perkara Atas NAMA TERDAKWA DIRWAN alias H DIRWAN
Mahmud dicoret dari Register Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri Bengkulu
8. Memerintahkan agar TERDAKWA segera dibebaskan dari Tahanan
9. Menyatakan bahwa segala hak dan nama baik TERDAKWA dipulihkan pada keadaan semula
10. Membebankan Biaya Perkara pada perkara ini Kepada Negara.

"Yang Jukak itu, duitnya gak ada, bisa dikatakan miskin atau menengah kebawah, dari mana uang 98 Juta itu kalau tidak ada orang dibelakangnya. Poin berikutnya perlu ditegaskan Hendrati bukan Istri terdakwa jatuhnya istri siri. Kalau istrinya tahu semuakan. Intinya eksepsi kita menangkis dakwaan JPU yang meliputi surat yang tidak cermat, jelas dan data yang kurang lengkap" ungkap Desaya Marcelino Tampubolon selaku Kuasa Hukum Dirwan Mahmud Pada Saat Sesi Wawancara. 

Kalau masalah OTT sangat berbeda, OTT yang dilakukan KPK tidak sesuai Pasal 1 KUHAP dan OTT yang dimaksud KPK itu seperti apa karena pada saat itu klien kami Pak Dirwan tidak berada di tempat itu sangat kabur menurut kami. Kami berharap majelis hakim dapat melihat yang benar mana yang kabur. Bisa dilihat sendiri, Pasal 11 UU KPK yang C penyidikan dilakukan 1 Milyar sedangkan pak Dirwan yang katanya menerima hadiah 98 juta masih sangat jauh dari 1 milyar" Lanjutnya.

Untuk diketahui, pada Agenda Persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mendengarkan tanggapan JPU terhadap eksepsi yang disampaikan Kuasa Hukum Dirwan Mahmud Pada Kamis (04/10) mendatang.(ReTra) 

Facebook comments

Adsense Google Auto Size