Skip to main content
Kantor UPT Pemanfaatan Objek Wisata dan Asset Pemerintah
Kantor UPT Pemanfaatan Objek Wisata dan Asset Pemerintah

Setoran yang Besar, Ditenggarai Jadi Penyebab Sewa Lapak Tinggi

Bengkulu, Tuntasonline.com - Terkait Polemik Sewa lapak Tabut yang tinggi pada pemberitaan sebelumnya, dari keterangan yang diterima Setoran yang besar ke pendapatan Asli Daerah (PAD) ditenggarai menjadi penyebab tingginya sewa lapak pada Festival Tabut 2018.


Saat TuntasOnline.Com meminta keterangan kepada UPT Pemanfaatan Objek Wisata dan Asset Pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, pihaknya memberikan informasi bahwa Tender lapak tabut tersebut dibebani setoran ke PAD oleh Pemerintah Kota melalui Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Bengkulu sebesar 150 Juta serta harus membayar PAD itu ke Diknas Kota. Nah inilah penyebab kenapa sewa lapak lebih mahal untuk mencari uang 150 juta.


Namun dilain sisi, Pihak UPT Pemanfaatan Objek Wisata dan Asset Pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu jug menanyakan payung hukum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Bengkulu dalam menentukan besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 150 juta yang di bebankan salah satu tender untuk lapak pedagang festival tabut. Untuk diketahui, Dinas Pendidikan  dan Kebudayaan (Diknas) Kota memiliki wewewang penuh dalam lapak tabut dari tugu kampung cina sampai ke arah pantai. 

Kasi Pemasaran dan Informasi, UPT Pemanfaatan Objek Wisata dan Asset Daerah, Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, saat ditemui di Ruanganya mengatakan bahwa sewa yang tinggi sangat merugikan pedagang sebab kisaran sewa lapak cukup melambung tinggi, ukuran 3x3 meter mencapai 5 Juta sedangkan 5x5 meter 8 juta selama berlangsungnya tabut di Bumi Rafflesia. 

"Kalau PAD untuk tabut mencapai 150 juta pastinya pihak tender akan mencari keuntungan, berarti kalau 7 juta selama 10 hari artinya, pedagang mencari uang sehari 7 ratus ribu, akhirnya muncullah lapak-lapak liar membayar sewa lebih murah," ujarnya Almidianto pada Tuntasonline.com, Kamis (13/9).

Lanjut dikatakan Almidianto, dari belakang tugu kampung cina sampai ke atas menuju arah tugu Thomas Park itu lapak ilegal. Karena sudah ada yang melapor ada pemasangan tenda lapak di sekitaran Tugu Thomas Park. 

"Jadi siapa yang bertanggung jawab?  Ya Pemerintah Kota kan mereka sudah ada tender sebelum festival tabut bergulir  wewenang Diknas Kota," jelasnya.

Kendati demikian, Pemerintah Kota juga sudah punya Peraturan Daerah (Perda) tentang sewa lapak yang memiliki wewenang Disperindag Kota tapi tidak sebesar itu harga sewa lapak. Paling sama seperti kami di Dinas Pariwisata ukuran 3x3 cuman 90 ribu perhari.

"Kalau harga lapak segitu, tidak mungkin PAD nya bisa mencapai 150 juta, palingan hanya 50 juta agar tidak merugikan masyarakat dan pedagang datang dari luar provinsi Bengkulu," katanya. (CW3)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size