Skip to main content
Branch Manager PT.BMQ Eka Nurdianty Anwar
Branch Manager PT.BMQ Eka Nurdianty Anwar

PT.BMQ : Kami akan laporkan ke KPK Segera dan Mengirim Surat ke Presiden

Bengkulu,Tuntasonline.com - Terkait polemik Lahan Pertambangan Batu Bara yang berada dilokasi Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah hingga saat ini tak kunjung Selesai,Pihak PT Bara Mega Quantum akan laporkan ke KPK dan Mengirim Surat Ke Presiden,Rabu (12/9).

Kepada Media Ini Direktur Utama PT.BMQ Nurul Awaliyah melalui Branch Manager (BM)  Eka Nurdianty Anwar mengatakan Kami sudah melaporkan ini ke Mabes Polri dan sudah ada hasilnya bahwa ada Indikasi pemalsuan Dokumen itu pun sudah untuk dilanjutkan ke Penyidikan dari Mabes Polri dilimpahkan ke Polda Bengkulu tapi hingga saat ini tidak ada tindak lanjut.

 "Saya dari pihak PT Bara Mega Quantum yang sebenarnya dan sudah di buktikan oleh Bareskrim dari hasil gelar perkara dugaan pidana 263 dan 266 kuhp berdasarkan gelar perkara khusus wasidik , telah ditemukan tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan kami, saya minta kepada pihak yang berwajib untuk menghentikan semua kegiatan di tambang kami karena itu sudah jelas ada pemalsuannya. Sementara, memang selama satu tahun ini kami menuntut keadilan, walaupun kami disuruh menambang tetapi kami tidak menambang karena kami mengikuti saran dari pihak kepolisian yang katanya jangan nambang dulu sebelum semuanya jelas",ujar Eka. 

Lanjut Eka, "Tapi selama kami tidak menambang karena menuntut kepastian hukum, orang orang yang kita laporkan dalam pemalsuan dokumen justru menambang di lokasi kami. Ini merupakan pemalsuan yang kesekian kalinya, dulu pemalsuan yang pertama sudah kami maafkan dan sampai muncul akta perdamaian dari mahkamah agung. Lokasi yang dikerjakan itu menurut keputusan mahkamah agung juga merupakan lokasi kami. Dulu tanda tangan Direktur kami di palsukan, dengan munculnya yang di bilang SK 267 tahun 2011 itu munculnya 21 september 2011 dan kami mendapatkan tembusan itu tanggal 6 september 2011 dari kemenkumham, kami langsung laporkan ke Bareskrim. Dari Bareskrim itu tanggal 12 september 2011 dan itu juga telah ditemukan bukti bukti pidananya antara lain tanda tangan palsu laboraturium forensik, notaris yang melakukan pemalsuan juga menyatakan bahwa dia sudah disuruh untuk memalsukan, terus pihak pihak terkait yang di nyatakan hadir disitu ternyata tidak hadir",ungkapnya. 

Lanjut Eka Nurdianty Anwar mengatakan seharusnya Pihak hukum bertindak adil jangan tebang pilih, itu kan masih dalam proses hukum kenapa hanya kami yang diminta untuk menghentikan oprasi tapi pihak sana masih oprasi,kalau memang masalah ini pihak kepolisian tidak dapat menyelesaikan akan saya (Eka, red) bawa ranah ini ke KPK dan Surat untuk Presiden juga sudah kami siapkan.

"Penegak Hukum harus adil dalam memproses,tegakan lah hukum sebaik-baiknya jangan sampai bertindak tidak adil,masa iya kami yang disuruh berhenti oprasi pihak sana dibiarkan begitu saja,masa yg jelas2 punya iup dan dipalsukan tidak boleh nambang trus yang jelas2 memalsukan bisa nambang dengan semena2",ujar Eka. (Rahmad)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size