Skip to main content
Pakar Hukum UNIB Prof Herlambang
Pakar Hukum UNIB Prof Herlambang

Prof.Herlambang : Ormas dan LSM tidak Boleh menginterfensi Hukum

Bengkulu, Tuntasonline.com - Banyaknya Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengelar demo di Kantor Kejakaan Negeri (Kejari) terkait dugaan korupsi dana Beban Kerja di DPPKAD Kota Bengkulu sebesar 500 juta, Profesor Herlambang Angkat bicara, Jumat (31/8)

Profesor Herkambang Pakar Hukum Universitas Bengkulu (Unib) mengatakan Supaya Ormas dan LSM yang ada dibengkulu tidak menginterfensi Hukum yang sedang berjalan agar dapat bekerja secara profesional. 

Lanjut prof.Herlambang menambahkan Demo boleh asal sesuai Undang-undang ormas dan sesuai UU penyampaian pendapat didepan umum serta jangan sampai nantinya menimbulkan keresahan bagi masyarakat. 

"Demo boleh saja asalkan susuai UU ormas dan sesuai UU penyampaian pendapat didepan umum, jangan sampai nantinya membuat keresahan masyarakat",ujarnya. 

Lanjut, Demo asal sesuai Perundang-undangan itu boleh tapi jangan sampai menginterfensi hukum,seperti menghina orang dengan kebencian itu malah nantinya dapat ditidak pidana,Pungkas Prof.Herlambang.

Senada halnya seperti yang disampaikan oleh Koordinator Forum Aksi Kota Membangun (FAKAM) A. Sukman Hakim pada media garudadaily.com percaya Tim Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bengkulu telah bekerja dengan profesional dalam setiap penanganan kasus.

 “Biarkan aparat penegak hukum (Kasi Pidsus) bekerja sesuai dengan prosedur,” tegas Sukman, Jumat 31 Agustus 2018. 

Baginya penanganan kasus tidak bisa dipaksakan semau ‘kita’. “Jadi jangan ada pihak manapun yang coba intervensi kerja mereka,” tuturnya. 

Menurutnya lebih baik baik menciptakan suasana yang damai sembari menikmati pembangunan di Kota Bengkulu. “Mari kita ciptakan kondisi yang aman, nyaman, dan damai untuk Kota Bengkulu yang kita cintai ini,” tutup Sukman.(RR) 

Facebook comments

Adsense Google Auto Size