Skip to main content
Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Heru Susanto
Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu Heru Susanto

PAD Murni Provinsi Bengkulu Sampai Mei  2018, Capai 234 Miliar

Bengkulu, tuntasonline.com - Pemerintahan Provinsi Bengkulu dibawah kepemimpinan Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengalami peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat signifikan, terhitung hingga Mei 2018 sudah 234 Miliar tercapai.

Hal ini diterangkan oleh Kepala Badan Pengelolah Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi Bengkulu Heru Susanto pada Jum'at Siang (01/06) saat selesai Sholat Jum'at di Masjid Raya Baitul Izza Bengkulu, Heru menjelaskan bahwasannya PAD Provinsi Bengkulu mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan telah mencapai angka 36%.

"Terhimpun PAD Provinsi Bengkulu sampai minggu pertama bulan Mei 2018 sudah tercapai 36%, mulai dari pajak bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok dan seluruh denda terkait" ungkapnya. 

Beliau juga menambahkan dari data yang terhimpun total PAD Provinsi Bengkulu sudah mencapai 234 Miliar Rupiah. Dan angka tersebut murni PAD dan diluar Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta pajak non pajak. 

"Kalo total sudah tercapai diangka 234 Miliar dari PAD, diluar DAU dan DAK yang merupakan pembagian pusat. Ini murni PAD loh belum ternasuk pajak dan non pajak" tandasnya. 

Ia juga menerangkan Pemerintahan Provinsi Bengkulu telah semaksimal mungkin mempertahankan prestasi yang diraih tersebut, salah satunya dengan adanya Peraturan Gubernur No 18 Tahun 2018 dengan meringankan, memberikan insentif atau yang sering disebut pemutihan dalam pembayaran pajak bermotor agar mendorong masyarakat segera membayar pajak. 

"Pemprov Bengkulu memberikan keringanan dalam pembayaran pajak bermotor, dengam adanya Pergub No 18 Tahun 2018, untuk kendaraan tahun pembuatan 2013 kebawah" ujarnya. 

"Lebih 3 Tahun yang membayar regulernya plus 2 Tahun sebelumnya, Artinya kalau 10 Tahun nunggak dia hanya bayar 3 dan 7 itu gratis, 7 putih 3 bayar" lengkapnya. 

Dalam kesempatan ini juga Heru menjelaskan Untuk Flat non BD yang sudah 3 bulan di Bengkulu, Beliau mengharapkan agar segera membalik namakan. Selanjutnya untuk mengawasi Pajak Air Permukaan Beliau menjelaskan telah dibentuk tim Kabid Perencanaan dan Evaluasi yang nantinya akan mengejar perusahaan yang menunggak karena pajak yang sifatnya memaksa. 

Dari data yang dihimpun Tuntasonline.com dari Beberapa sumber, PAD pada Tahun 2016 dan 2017 berturut-turut 2,3 T dan 1,2 T dan semuanya telah termasuk perpajakan, DAU dan DAK. Serta hal ini menjelaskan PAD Provinsi Bengkulu mengalami kenaikan yang sangat signifikan. (ReTra)

Facebook comments

Adsense Google Auto Size