Skip to main content
Ada OPD Nunggak Tagihan Listrik
Ada OPD Nunggak Tagihan Listrik

Ada OPD Nunggak Tagihan Listrik

ARGA MAKMUR – Hearing antara PLN Rayon Arga Makmur, Bapenda dan Komisi III DPRD BU, kemarin (18/9) bukan hanya membahas soal Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) yang dipungut PLN. Namun, PLN juga menyampaikan data tagihan listrik di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab BU yang mencapai Rp 229 juta.

Meski tak menyebutkan nama OPD yang dimaksud, namun Manajer PLN Rayon Arga Makmur, Andriani mengatakan tagihan listrik tersebut menunggak dua bulan. Selain OPD di Pemkab BU, ia juga menyebut instansi vertikal yang juga menunggak dengan total tunggakan Rp 53 juta.

Andriani juga menerangkan ada Rp 8 miliar tagihan listrik masyarakat yang menunggak atau belum dibayar. Hal ini berdampak pada setoran PPJU dari PLN ke Pemkab BU. Dari 2015 hingga Juli 2017, PLN menyetorkan Rp 15,5 miliar dari total pembayaran listrik masyarakar Rp 155 miliar.

“Kami sudah menyurati Pemkab BU mengenai adanya tunggakan Rp 8 miliar dari seluruh konsumen di BU. Kami memohon bantuan Pemkab BU untuk mengimbau agar  konsumen membayarnya,” kata Andriani.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD BU Dedy Syafroni, S.IP menyatakan permasalahan bukan hanya besaran PPJU yang disetorkan PLN. Dalam MoU Pemkab dan PLN, PLN wajib memberikan lampiran data pembayaran sebagai dasar besaran PPJU yang disetorkan.           “Tapi sampai sekarang PLN tidak memberikan data itu. Kita mempertanyakan dasar angka Rp 15,5 miliar selama tiga tahun ini dari mana, kita tidak tahu,” kata Dedy.

Dewan akan kembali melakukan hearing terkait PPJU tersebut minggu depan. Namun ke depannya dewan akan mengundang Dishub dan BPKAD. Ini terkait dengan kondisi lampu jalan di BU yang kini sebagian besar rusak. “Minggu depan kita hearing lagi. Kita prihatin, Arga Makmur adalah ibukota kabupaten. Namun lampu jalan tidak hidu,” kata Ketua Komisi III, Mohtadin.

Di sisi lain, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Drs. H Kisro Zanito, MM menerangkan setiap tahun dalam APBD selalu dianggarkan dana untuk pembayaran listrik dan air di tiap OPD. Ia tidak mengetahui mengapa masih muncul tunggakan pembayaran tersebut. “Dananya kita anggarkan. Seharusnya tidak ada tunggakan lagi,” ujarnya

Facebook comments

Adsense Google Auto Size